Peduli Gunung Guntur Obrol ke DPR RI

 

Rakyat.co – Jakarta. Aliansi Masyarakat Peduli Gunung Guntur (AMPG) mengadu ke DPR RI. Adanya tambang pasir ilegal di kawasan Gunung Guntur, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Jawa Barat, dikhawatirkan menjadi titik rawan bencana longsor.

 
Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Gunung Guntur (AMPG) mengadukan permasalahan tersebut ke wakil rakyat yang berada di senayan. Aliansi masyarakat tersebut di terima oleh Mercy Ch. Barends, Dony Maryadi Oekon, Andi Ridwan Wittiri dan Adian Yunus Yusak Napitupulu di ruang fraksi PDI Perjuangan Nusantara I gedung DPR RI.

 

Menurut Abu Musa Hanif Muffadin selaku koordinator aliansi menjelaskan bahwa , sejak tahun 1992 hingga tahun 2008 pertambangan dilakukan secara manual oleh penambang masyarakat di tanah milik masyarakat, namun sejak tahun 2008 sampai sekarang 2016 penambangan dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan alat berat dengan lokasi galiannya bergeser terhadap lahan konservasi yang berdalih membersihkan kantong lahar atau cekdam.

 

Pembersihan kantong-kantong cekdam menjadi awal penambangan pasir besar-besaran yang dilakukan PD Anugrah, PT Giri Mutiara Hitam yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), perusahaan tersebut telah beroprasi penghasil galian C mencapai 200-500 Truk/ hari yang menimbulkan kerusakan lingkungan mencapai 98 H dengan sebaran lokasi di Blok Citiis, Blok Cilopang dan Blok Sereuh Jawa.

 

“Penambangan ilegal tersebut telah menimbulkan kerusakan jalan di tiga desa, Desa Sirnajaya, Desa Pasawahan dan Kelurahan Pananjung. Selain itu chekdam sepanjang 600 meter yang dibangun pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2002 yang difungsikan untuk penahan banjir lahar dingin,longsoran material gunung Guntur sekarang sudah tidak ada dan merupakan salah satu kontribusi terhadap banjir Bandang di Kab Garut tanggal 20 September 2016 yang lalu,” jelas Abu saat menyampaikan kepada wakil rakyat.

 

Selain itu dirinya juga menjelaskan bahwa Perda Kabupaten Garut nomer 29 tahun 2011 tentang RTRW pasal 35 ayat 1 huruf c mengenai pertambangan mineral bukan logam “Bahwa kecamatan Tarogong Kaler tidak termasuk kawasan mineral bukan logam”.

 

Sedangkan pada tahun 2007, hasil Penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) nomor 1348/45.03/BGV/2007 tanggal 10 September 2007, bahwa cekdam yang dibangun digunung guntur sudah dipenuhi oleh materiallongsoran sehingga PVMBG merekomendasikan harus dilakukan pemeliharaan dan pengerukan material yang sudah memenuhi cekdam tersebut karena apabila tidak segera dilakukan pemeliharaan maka akan berkembang menjadi banjir bandang.

 

Untuk upaya hukum yang telah dilakukan terakhir pada tanggal 06 April 2015 dilakukan penutupan paksa oleh satgas PHLT yang hanya menutup akses jalan masuk ke kawasan pertambangan
sedangkan alat berat tidak disita terlebih lagi dengan hasil penyidikan Polda Jabar,
PD. ANUGRAH dan PT. GIRI MUTIARA HITAM dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

 

Kami Aliansi Masyarakat Peduli Gunung Guntur dengan tegas menyatakan, “Penambangan Ilegal Gunung Guntur harus dihentikan dan pelaku atau dalam hal ini perusahaan yang telah melakukan perusakan tersebut harus di proses secara hukum”.

 

Menurut Mercy Barends mengatakan,dari penjelasan dan permasalahan yang telah disampaikan, maka Poksi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan setuju untuk meneruskan pengaduan dari masyarakat Gunung Guntur-Garut terhadap instansi terkait seperti Kementrian Lingkungan Hidup Cq. Dijen Gakum dan juga Poksi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan akan mengundang secara resmi Dirjen Gakum dalam rapat internal poksi VII.

 

“Mengenai kesimpulan lemahnya penegakan hukum terhadap masalah ini dapat memberikan masukan bagi kami untuk ditindak lanjuti dalam poksi  VII DPRI FRAKSI PDI Perjuangan untuk mempertanyakan dan memangil pihak terkait,” ujarnya. Selasa (29/11).

 

Dony Maryadi Oekon menambahkan, Poksi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan secara resmi dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI terkait kasus ini dan mengusulkan kunker spesifik ke wilayah Gunung Guntur-Garut.

 

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal,menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas. Serta mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD agar turut serta dalam penuntasan permasalahan tersebut.

 

“Pelaporan memang banyak, namun tidak ada hasil yang memuaskan untuk kawan-kawan, Poksi VII akan menyampaikan permasalahan ini dalam RDP dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),kita targetkan untuk Sidak ke lokasi,” katanya.

 

Adian Yunus Yusak Napitupulu menyampaikan kalau hal ini diseriuskan akan berdampak pada tambang manual, karena penambangan akan dilarang baik manual maupun menggunakan alat berat.

 

“Untuk itu, kita juga harus memberikan solusinya untuk penambang manual dan masyarakat sekitarnya yang terkena dampak dari penutupan aktivitas tambang liar tersebut. Selain itu, Perda tentang Tata Ruang juga harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat,” katanya. [noto]