Pajak Tak Sesuai, Pemerintah Mau Ngutang Rp 39 Triliun

RAKYAT.CO, Jakarta – Diprediksi penerimaan pajak mengalami gagal mencapai target (shortfall) Rp 219 triliun. Kementerian Keuangan mewaspadai potensi pelebaran shortfall di luar proyeksi tersebut.

’’Kita bersiap-siap seberapanya. Ya, kita lihat. Tapi, sejauh ini teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak masih yakin di Rp 219 triliun,’’ ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara, di Gedung Parlemen, Senin (19/9/2016).

Di samping adanya potensi pelebaran shortfall, serapan belanja pemerintah semakin kencang. Padahal, penerimaan negara hingga saat ini seret. Maka, pilihannya pemerintah kembali memperlebar proyeksi defisit tahun ini dari 2,5 persen menjadi 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam pelebaran defisit itu sudah mencapai ambang maksimal yang diperbolehkan UU Keuangan Negara, yakni tiga persen. Jatah defisit di daerah lewat APBD hanya 0,3 persen. ’’Hal ini karena belanja kementerian/lembaga (K/L ), lebih cepat. Lalu, juga ada potensi upsize dari cost recovery,’’ katanya.

Melilhat potensi pelebaran defisit tersebut, pemerintah harus menambah utang 39 triliun. Dengan pelebaran defisit 2,5 persen, dibutuhkan tambahan utang Rp 17 triliun. Namun, jika defisit hampir mencapai batas maksimal, harus ada tambahan utang Rp 22 triliun.

Untuk menambal defisit tersebut, pemerintah akan membiayai melalui beberapa cara. Di antaranya, penerbitan lelang surat berharga rutin, private placement, serta pinjaman bilateral dan multilateral. ’’Kita lihat pinjaman mana yang masih terbuka untuk upsize,’’ tandasnya.

Mengenai kemungkinan adanya tambahan pemotongan anggaran, pihaknya belum mau bicara banyak.’Itu setiap bulan diperhatikan. Berapa penerimaan pajak, bea cukai, pengeluaran outlook bulan ini dan bulan depan, serta situasi kas kita. Kita semua awasi terus,’’ ujarnya.

Menkeu Sri Mulyani sebelumnya menyatakan, bahwa di samping mewaspadai seretnya penerimaan negara, Kemenkeu mengawasi pembengkakan biaya ditanggung pemerintah (cost recovery) migas yang berpotensi memperbesar pengeluaran.

Hingga akhir Juli, realisasi cost recovery mencapai USD 6,5 miliar, sedangkan anggaran cost recovery yang dialokasikan dalam APBNP 2016 hanya USD 8 miliar. Diperkirakan dana cost recovery melebihi anggaran yang akan menambah pengeluaran, sehingga mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari sumber daya alam.

’’Pada yang ini mungkin perlu kami tambahkan dari sisi kemungkinan risiko terhadap APBN,’’ tandasnya.[Yus]