KPU Dapil Jabar XI Bertemu Zacky Siradj Bahas RUU Pemilu 2019

 

Rakyat.co,-Limbangan. Dalam rangka untuk menyerap masukan maupun saran dari para lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum), Tiga lembaga dari KPU Kabupaten Garut, Kota Tasik dan Kabupaten Tasik melakukan pembahasan dengan Zacky Siradj anggota DPR RI, anggota pansus RUU Pemilu yang akan digelar pada tahun 2019 secara serentak, Rabu, 25/11.

 

Hilwan Fanaqi selaku ketua KPU Kabupaten Garut menyampaikan bahwa pada prinsipnya sebagai pihak penyelenggara pemilu, apakah nanti dalam Pileg akan dilakukan secara tertutup maupun terbuka seperti pemilu sebelumnya akan selalu siap. Akan tetapi ada beberapa poin atau saran yang disampaikan kepada anggota pansus.

 
“Sistem terbuka maupun tertutup tidak masalah kita sebagai pelaksana siap, yang lebih kami soroti adalah lebih berhubungan langsung dengan ketentuan KPU itu sendiri dalam rangka meningkatkan profesionalitas, independensi, integritas, kemandirian KPU,” jelasnya.

 
Hilwan menjelaskan pihaknya sangat senang bisa diberikan ruang untuk menyampaikan hal-hal tersebut kepada anggota pansus di DPR RI secara langsung.
Pihaknya juga menyoroti hal teknis dalam pemilu diantaranya,keberlanjutan data pemilih. Sehingga ada regulasi antara instansi terkait dengan KPU untuk bersama-sama dalam keberlanjutan data pemilih.

 
“Kalau secara teknis menyoroti keberlanjutan data pemilih pemutakhiran data itu berkelanjutan
Jika sistem tertutup maka tidak memakai nama caleg,” ujarnya.

 

 

H.Deden Nurul Hidayat selaku KPU Kabupaten Tasik juga menyampaikan ada beberapa masukan terhadap RUU Pemilu yang sedang dibahas oleh pansus DPR RI.
Kurang lebih ada 20 pasal disinggung,apa yang perlu penyempurnaan dalam RUU tersebut.
Secara garis besar ada 9 point yaitu mengenai penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, sistem pemilu seperti apakah akan memakai sistem terbuka atau tertutup yang didalamnya terdapat daerah pemilihan, penetapan calon terpilih.

 

 

“Saya berharap dari pertemuan ini akan dibawa dalam pansus untuk kemudian dikaji, saya pikir mau memakai sistem terbuka atau tertutup dua-duanya bagus.
Untuk sistem terbuka menandakan bener-bener fair semua orang mempunyai hak yang sama dalam pemilu, saya pikir lebih fair sistem yang sekarang” jelasnya.

 
Sementara itu Ahmad Zacky Siradj selaku anggota pansus dari DPR RI menjelaskan bahwa dari pertemuan Tiga KPU yang hadir akan menjadi bahan dalam rangka penyempurnaan RUU pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang,pemilihan calon legislatif,tingkat DPRD, DPRD tingkat Provinsi, DPD maupun DPR RI.

 
Lanjut Zacky menyampaikan dari Tiga KPU kota Kabupaten yang hadir memang menyampaikan bagaimana pengalaman dan rencana dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU terhadap RUU Pemilu, baik terhadap internal organisasi di KPU antara komisioner dengan sekretariat, apakah hubungannya dengan Panwaslu, apakah hubungannya dengan penghitungan suara, DPT tidak tercantum tapi punya KTP elektronik.

 
Dengan demikian,masukan dan usulan yang disampaikan dari KPU mempunyai pengalaman sendiri dari RUU pemilu. Pemilu serentak di tahun 2019 untuk pemilihan DPR, DPRD dengan Pilpres dari awal disiapkan, apakah nanti memakai sistem terbuka atau tertutup ?.

 
“Memang di dalam draft UU terbuka profesional terbuka terbatas intinya memilih gambar partai sama nomer partai. Nah ini kalau menjadi tertutup itu bertentangan dengan keputusan MK, itu yang mereka pertentangkan,” katanya.

 
Lanjut Zacky dari masukan KPU kabupaten Garut, Tasik, dan Kota Tasik memang dalam rangka perumusan RUU Pemilu. Usulan banyak sekali, masukan itu merupakan pengalaman real karena setiap UU pada dasarnya harus di laksanakan.

 
“Karena saya dapilnya jabar XI makanya yang hadir KPU kabupaten Garut , Tasik dan kota Tasik,” katanya.
Pertemuan yang digelar di salah satu rumah makan limbangan tersebut akhirnya ditutup dengan kesimpulan point-point dari Tiga KPU yang hadir dan nantinya akan dibawa dalam pansus untuk di bahas di DPR RI. [Noto]