KPK-Kejaksaan-Polri Tanda Tangani Nota Kesepahaman

 

 

 

Rakyat.co,-Jakarta, 29 Maret 2017. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dengan dua institusi penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

 

NKB ditandatangani langsung oleh ketiga pemimpin lembaga penegak hukum, Ketua KPK Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung HM Prasetyo pada Rabu (29/3) bertempat di Ruang Pusdalsis Gedung Utama Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan bahwa tujuan kerja sama ini adalah meningkatkan sinergi antara aparat penegak hukum. Melalui nota kesepahaman ini, KPK, Polri, dan Kejaksaan akan meningkatkan kerja sama khususnya dalam pemberantasan korupsi terlebih dengan semakin berkembangnya modus serta tipologi tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

 

Agus Rahardjo berharap dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, pemberantasan korupsi menjadi lebih optimal, efektif dan efisien, serta berdampak dalam penegakan hukum untuk kebaikan rakyat Indonesia.
Dalam sambutan pembukaan sebagai tuan rumah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan komitmennya dan seluruh jajaran kepolisian untuk  memperbaiki kinerja dalam penegakan hukum.
“Penandatanganan ini merupakan peristiwa yang monumental. Hal ini tak terpisahkan dari upaya perbaikan sistem yang terjadi di Kepolisian dalam rangka menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana umum dan khusus, juga dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan reformasi di bidang hukum.”
Sementara Jaksa Agung, HM Prasetyo memandang perlunya dibentuk suatu forum komunikasi rutin antarpemimpin lembaga penegak hukum untuk semakin meningkatkan kerja sama dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif.
“Komunikasi yang efektif akan melahirkan pula persamaan persepsi dan komitmen untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih optimal ke depan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Nota Kesepamahan ini mencakup lima ruang lingkup kerja sama, yaitu pertama, sinergi penanganan tindak pidana korupsi. Antara lain kesepakatan pemanfaatan koordinasi & supervisi elektronik (e-korsup), yaitu sistem pelaporan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) online.

 

Kedua, pembinaan aparat penegak hukum. Kerja sama dalam rangka mendorong kepatuhan, akuntabilitas dan transparansi aparat penegak hukum yang berintegritas melalui peningkatan dan pemenuhan kewajiban pelaporan LHKPN dan pengendalian gratifikasi.
Ketiga, bantuan narasumber/ahli, pengamanan, dan sarana prasarana dalam proses penegakan hukum.

 

Keempat, tukar menukar data serta informasi untuk mendukung penegakan hukum.

 

Dan, kelima, kerja sama dalam peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia serta dukungan percepatan reformasi birokrasi di masing-masing lembaga penegak hukum.

 
Penandatanganan NKB ini merupakan perpanjangan atas NKB sebelumnya yang ditandatangani oleh ketiga lembaga pada 29 Maret 2012 dan telah berakhir pada 29 Maret 2016.[fiq]

 

Sumber & Foto: Siaran Pers

www.kpk.go.id