Dewan Pers Minta Dilibatkan Dalam Pemblokiran Situs Negatif

RAKYAT.CO, Jakarta – Pemblokiran konten negatif di dunia maya oleh pemerintah dikritik Dewan Pers. Pasalnya, upaya yang dilakukan tidak melibatkan Dewan Pers, sehingga dikhawatirkan tidak sesuai aturan dan merugikan pers.

Ada tim panel khusus untuk menyaring dan memberi rekomendasi soal pemblokiran konten. Panel itu disebut sebagai Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Tim ini dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Sertakan unsur dewan pers di tim panel. Jadi dewan pers bisa memberikan saran. Pemerintah mempunyai kewenangan memblokir. Khusus pers tidak boleh ada pemblokiran. Kami mengingatkan ada produk-produk jurnalistik yang tidak boleh diblokir,” tandas Yosep Adi Prasetyo, Anggota Dewan Pers, dalam diskusi bertema Kontroversi Penutupan Situs Radikal Sensor Internet, Politik atau Perlindungan Publik di Kantor AJI, Jakarta, Minggu (5/4/2015).

Pada pemblokiran situs, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Peraturan ini mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan itu mempunyai kelemahan. Salah satunya, di peraturan menteri tersebut aturan dapat ditegakkan kepada semua situs termasuk media massa yang memuat produk-produk jurnalistik.

“Ke depan, harus ada Undang-Undang yang khusus mengatur penutupan akses situs internet bermuatan negatif. Payung hukum itu berupa Undang-Undang, bukan peraturan menteri. Peraturan Menteri ini seperti meniadakan Undang-Undang. Peraturan menteri ini semua bisa kena,” tandasnya.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup 22 situs yang dianggap bermuatan negatif. Pemerintah menggolongkannya sebagai konten negatif yang dapat membahayakan masyarakat dan keamanan nasional.[Fiq]